Loading...

Kamis, 24 Mei 2018

loading...

Sebelum Ada Perpres, Pelibatan TNI Tumpas Terorisme Masih Sebatas BKO Polri

    Kamis, Mei 24, 2018   No comments

Loading...
Panglima TNI Jend.TNI  Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jend.Pol Tito Karnavian [net]

JAKARTA, SriwijayaAktual.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengemukakan sebelum ada peraturan presiden (perpres) terkait UU Antitterorisme, maka pelibatan TNI dalam operasi pemberantasan teroris masih bersatus di Bawah Kendali Operasi (BKO) Polri. Itu artinya, TNI tidak bisa berdiri sendiri, melainkan berada di bawah koordinasi Polri. Polri sebagai pemimpin dalam setiap operasi pemberantasan teroris.

"Saat ini, payung hukumnya menggunakan nota kesepahaman perbantuan antara TNI dengan Polri. Apabila diperlukan, kami bisa BKO di dalam kekuatan kepolisan," kata Hadi seusai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Dia menjelaskan, jika nantinya revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) sudah disahkan DPR maka akan dibentuk aturan turunan berupa perpres. Perpres itu yang menjelaskan pelibatan TNI secara terinci.‎ Pelibatan TNI, kata Panglima TNI, bergantung pada skala atau tingkat ancaman yang timbul dari suatu aksi teror.

Pasukan yang disiapkan dalam keterlibatan TNI adalah Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) yang merupakan gabungan pasukan elite TNI.‎ Koopssugab nantinya menjadi lembaga permanen setelah diatur melalui perpres. "Nantinya, mereka melaksanakan operasi khusus. Ketika ada teroris tingkat tinggi dan operasi khusus. Contohnya, pada waktu pembebasan kapal yang ada di Somalia, Woyla. Mungkin ada operasi lain yang mirip seperti itu," jelasnya, dikutip dari suara pembaruan.

Pada era Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menjadi Panglima TNI, Koopssusgab dijalankan dengan menggunakan Peraturan Panglima TNI. Dengan aturan tersebut, keberadaan Koopssusgab hanya bersifat sementara atau situasional.

Berita Terkait: Siapa yang Enggak Takut dengan Koopssusgab, Hayo Ngomong....'Ditabrak...Selesai Pasti !!!'

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Satya Widya Yudha mengatakan, idealnya harus ada peraturan pemerintah (PP) untuk membentuk Koopsussgab. Namun, karena belum ada, maka akan diusulkan dibentuknya Peraturan Presiden atau Perpres.

"Kami sudah mendukung adanya Perpres, tetapi akan lebih ideal jika ada peraturan Pemerintah. Tetapi, kalau belum ada PP, maka Perpres dikonsultasikan ke DPR," jelas Satya.

Menurutnya,‎ Koopssusgab akan menjadi permanen. Nantinya, Koopssugab akan dibiyai negara, sehingga efektif dalam menjalankan tugasnya. "Ini menjadi permanen. Kita pikirkan lembaga ini harus didanai oleh APBN. Makanya, kami meminta idealnya PP dan Pepres. Tetapi, apabila tidak ada, bisa mengacu kepada ayat di UU TNI atau UU Antiterorisme yang baru nanti," tutur Satya. [*]


"HEBOH! KLIK BACA JUGA DIBAWAH INI:
loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam dan Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...