Loading...

Rabu, 15 Agustus 2018

loading...

Bawaslu RI: Tidak Ada Sanksi untuk Pemberi Mahar Politik, Namun?...

    Rabu, Agustus 15, 2018   No comments

Loading...
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan (tengah). ( Foto: Beritasatu Photo / Yustinus Paat )

  • Tidak terdapat sanksi apabila seorang bakal calon presiden atau wakil presiden terbukti memberikan "mahar politik" dalam proses pencalonan.
  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengatur tentang diskualifikasi apabila bakal capres-cawapres terbukti memberikan "mahar politik".

JAKARTA, SriwijayaAktual.com - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan mengatakan tidak terdapat sanksi apabila seorang bakal calon presiden atau wakil presiden terbukti memberikan "mahar politik" dalam proses pencalonan capres-cawapres.
"Di aturan tidak ada (sanksi). Sanksinya hanya partai yang bersangkutan tidak bisa untuk mengikuti pemilu berikutnya dan itu setelah terbukti di pengadilan yang punya kekuatan tetap," tutur Abhan di Jakarta, Rabu (15/8/2018) dikutip dari antaranews.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dikatakan Abhan, tidak mengatur tentang diskualifikasi apabila bakal capres-cawapres terbukti memberikan "mahar politik" kepada partai politik.
Jika terbukti ada pemberian dana melalui putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, maka hanya parpol yang menerima mendapat sanksi tidak dapat mengikuti pemilu berikutnya, tetapi dapat tetap mengikuti pemilu periode ini.
Bawaslu telah menerima laporan terkait dugaan pemberian "mahar politik" sebesar Rp500 miliar ke Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera dari bakal cawapres Sandiaga Uno.
Selanjutnya, Bawaslu akan melakukan klarifikasi serta mendalami laporan lengkap yang sudah diterima dengan mengundang pelapor dan pihak-pihak yang diduga mengetahui adanya aliran dana.
"Kemarin sudah kami terima, nanti tentu akan kami dalami. Apa bukti-buktinya, sejauh mana kami harus klarifikasi pihak-pihak terkait," ucap Abhan.
Sebelumnya Wasekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief mengatakan Sandiaga memberikan mahar Rp500 miliar tersebut masing-masing kepada PKS dan PAN untuk melancarkan jalannya mendampingi bakal capres Prabowo Subianto.
Namun, Sandiaga menampik hal tersebut dan menegaskan tidak ada mahar karena proses pencapresan harus sesuai undang-undang. "Kita bisa pastikan itu tidak benar," ucap Sandiaga. [bs]

"HEBOH! KLIK BACA JUGA DIBAWAH INI:
loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam dan Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...