Loading...

Sabtu, 04 Agustus 2018

loading...

wAOW!! Hotman Paris Janjikan Rp 1 Triliun Apabila Ditunjuk Jadi Dirjen Pajak Oleh Presiden Jokowi

    Sabtu, Agustus 04, 2018   No comments

Loading...
Hotman Paris Hutapea bersama Putri Pariwisata - Instagram @hotmanparisofficial

SriwijayaAktual.com - PENGACARA kondang Hotman Paris Hutapea menjanjikan uang Rp 1 triliun apabila dirinya ditunjuk menjadi Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). 
Penunjukkan seseorang menjadi Dirjen Pajak hanya bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi, seperti saat Presiden Jokowi menunjuk Robert Pakpahan menjadi Dirjen Pajak. 
Namun ungkapan ini merupakan bagian dari kuliah hukum Hotman Paris yang ia posting di akun instagramnya @hotmanparisofficial secara rutin. 
Saat ini Hotman Paris sedang rutin mengupload kuliah hukum tentang betapa liciknya orang asing mengelabui petugas pajak dan pertanahan di Bali. 
Dari beberapa postingannya mengenai praktik nominee di Bali. 
Hotman menjelaskan nominee artinya seseorang atau perusahaan meminjam nama orang lain untuk dicatat sebagai pemilik dari suatu benda.


"Misalnya mr bule meminjam nama si poltak untuk dicatata sebagai pemilik saham dalam anggaran dasar perusahaan. Padahal pemiliknya si bule. Atau mr bule meminjam nama si poltak untuk dicatatakan dalam sertifikat tanah," kata Hotman Paris di salah satu postingannya. 
Hotman Paris mengatakan nominee terjadi untuk mengelabui peraturan hukum Indonesia karena adanya larangan kepemilikan perusahaan, bangunan dan tanah atas orang asing.
"Misalnya PT lokal kan nggak boleh orang asing, maka dipinjamlah nama orang indonesia. Atau batasan persentase kepemilikan saham PT PMA dimana orang asing tak boleh 100 persen. Tanah juga demikian, misalnya HGB tak boleh atas nama orang asing," kata Hotman Paris.
Apa kerugian negara apabila orang asing memakai nominee?

Hotman Paris menjelaskan, akibat nominee negara merugi karena kehilangan pajak penjualan dan pajak pembelian sebesar 7,5 persen. 
"Sebab seolah-olah tidak ada jual beli padahal sudah ada jual beli. Itu Karena tidak ada AJB, maka tidak ada pembayaran pajak," kata Hotman Paris.
Berikutnya kerugian kedua adalah hilangnya pajak sewa menyewa sebesar 10 persen sesuai aturan perundang-undangan perpajakan. 
Pajah sewa menyewa lenyap karena orang asing yang mempraktikkan nominee dengan cara yang tidak masuk akal. 

"Contoh harga 15 villa harganya 60 juta dollar di atas tanah sekian hektar. Cuma tanahnya ditulis sewanya Cuma 20.000 ata 1500 dollar untuk 30 tahun. Bener-bener sangat menyakitkan hati. Pengelabuannya itu sangat jelas biasa, tapi belum ada orang asing yang melakukan pengelabuan seperti ini ditindak kantor pajak untuk kasus seperti ini," ucap Hotman Paris.
Hotman Paris juga menerangkan salah satu modus dalam jual beli villa di Bali yang amat cerdik menghindari hukum.
Menurut Hotman Paris, pihak asing menguasai tanah di bali dengan lebih dulu membuat perusahaan di Hongkong. "Misalnya dibikin perusahaan itu 10 lembar saham di Hongkong," kata Hotman Paris.
Kemudian, ujar Hotman Paris, pihak asing itu membeli tanah di bali untuk villa, tetapi bukan dengan akta jual beli (AJB).
"Tapi bukan dengan ajb, tapi dengan sewa menyewa. Tapi dimata penjual sudah dijual. Villa dijual ke bule-bule itu dengan  cara menyerahkan 1 lembar saham di hongkong . Dengan 1 lembar saham maka dia telah menguasai 1 villa. Di bali itu tak ada jual beli, tapi sudah terjadi jual beli di hongkong. Itulah teknik mengelabui oleh orang asing yang kantor pajak kita belum bisa deteksi," kata Hotman Paris.
Rp 1 Triliun
Setelah menjelaskan soal nominee dan modus-modus pihak asing mengelabui kantor pajak di Indonesia, Hotman Paris barulah beranda-andai menjadi Dirjen Pajak dan Menteri Pertanahan. 
"Kalau hotman jadi Dirjen Pajak, saya yakin bisa mencari tambahan 1 triliun rupiah penerimaan uang pajak dari jual beli dan sewa menyewa di bali dengan cara menerapkan prinsip normatif di bali," ujar Hotman Paris.
Hotman Paris menjelaskan, ia akan menerapkan prinsip normatif ketika mendapati harga sewa tanah atau villa maupun hotel terlampau murah untuk orang asing.  

"Misalnya kalau  sewa terlalu murah, terapkan saja azas normatif. Kalau  misalnya hotel yang harganya ratusan milliar bahkan triliunan tapi sertifikat atas nama orang lokal yang hidupnya pas-pas'an, Itu berarti jual beli jaman dulu, tapi dibuat seolah-olah sewa menyewa," jelas Hotman Paris.
Sementara apabila dirinya ditunjuk menjadi Menteri Pertanahan, Hotman Paris akan membuat larangan sewa di bali tidak lebih dari 1 tahun.

"Dan hanya bisa diperpanjang sekali. Cuma apakah mereka mau bekerja," ujar Hotman Paris.
Bagaimana Pak Jokowi? sepertinya boleh juga Hotman Paris ditunjuk jadi Dirjen Pajak atau Menteri Pertanahan. [wartakota]

"HEBOH! KLIK BACA JUGA DIBAWAH INI:
loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam dan Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...