Loading...
Loading...

Sabtu, 29 September 2018

loading...

3 Gereja Disegel, Ribuan Jemaat Kristen akan Beribadah di Kantor Walikota.....

    Sabtu, September 29, 2018   No comments
iklan

Loading...
Penyegelan Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi di kawasan RT 07, Kenali Besar, Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Kamis 27 September 2018. Selain GSJA, Gereja Methodist Indonesia (GMI) Kanaan dan Huria Kristen Indonesia (HKI) di lokasi itu juga disegel. Penyegelan gereja dilakukan dengan alasan tidak memiliki izin. ( Foto: SP/Redesman Saragih )

HKBP Syaloom Aur Duri pernah disegel pada 2013, tetapi pada 2017 jemaat bisa beribadat di gereja baru.
JAMBI, SriwijayaAktual.com - Ribuan warga gereja di Kota Jambi akan melakukan ibadat di kantor Wali Kota Jambi, Minggu (30/9), menyusul penyegelan tiga gereja di kawasan Simpang Rimbo, Kecamatan Alambarajo, Kota Jambi. Ketiga gereja yang disegel adalah Gereja Methodist Indonesia (GMI) Kanaan, Huria Kristen Indonesia (HKI), dan Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA). Jemaat ketiga gereja tersebut juga meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menyediakan sedikitnya 30 unit bus untuk mengangkut warga gereja beribadat.
“Kami akan beribadat di kantor Wali Kota Jambi, Minggu (30/9) jika Pemkot Jambi tidak membuka segel gereja kami. Kemudian kami juga minta Pemkot Jambi menyediakan 30 unit bus untuk mengantar jemput jemaat kami. Jika permintaan tersebut tidak dipenuhi, kami akan membuka sendiri segel gereja agar bisa beribadat," kata pendeta GMI Kanaan Kota Jambi, Ojan Tampubolon di Kota Jambi, Sabtu (29/9/2018).

Pihaknya sangat kecewa atas keputusan Wali Kota Jambi, Syarif Fasha, menyegel gereja tanpa pemberitahuan. GMI Kanaan Kota Jambi juga tidak diundang pada rapat penyegelan gereja. Kebijakan wali kota Jambi menyegel gereja secara sepihak menunjukkan sikap kesewanang-wenangan.
“Kami tidak diundang ketika rapat mengenai pembahasan penyegelan tiga gereja di kawasan Simpang Rimbo, Kota Jambi. Karena itu, kami sangat menyesalkan penyegelan gereja tersebut," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Kota Jambi, Lipan Pasaribu mengatakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi menyegel tiga gereja di Simpang Rimbo, Kota Jambi, Kamis (27/9/2018), sesuai kesepakatan rapat dengan DPRD Kota Jambi, Polsek Kotabaru, Dinas Kesbanglinmas, dan perwakilan tiga gereja tersebut. Unsur DPRD Kota Jambi yang hadir adalah Maria Magdalena dari PDIP dan Efron Purba dari Gerindra.
“Pertemuan menyepakati penyegelan tiga gereja tersebut menyusul ancaman warga sekitar melakukan aksi unjuk rasa ke tiga gereja tersebut, Jumat (28/9). Warga sekitar menuntut pentupan tiga gereja tersebut karena tidak memiliki izin,” katanya.
Anggota DPRD Kota Jambi, Efron Purba mengatakan tiga gereja yang disegel Pemkot Jambi tersebut sudah mengajukan permohonan izin sejak 2003. Namun, warga sekitar dan wali kota Jambi tak kunjung memberikan izin. Karena itu, warga tiga gereja tetap membangun gereja di lokasi tersebut. Selama ini tidak ada gangguan terhadap pembangunan gereja dan pelaksanaan ibadat.
“Penolakan warga sekitar terhadap kehadiran ketiga gereja tersebut terjadi baru-baru ini. Pihak Lembaga Adat Melayu (LAM) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Jambi sudah melakukan mediasi menyelesaikan kasus pembangunan tiga gereja tersebut. Keputusan mediasi tersebut, ketiga gereka di Simpang Rimbu, Alam Barajo yang belum memiliki izin harus ditutup agar tidak mengundang aksi anarkistis warga sekitar,” katanya.
Secara terpisah, mantan Kepala Perwakilan Ombusmand Provinsi Jambi, Taufik Yasak mengatakan berbagai pihak perlu mewaspadai adanya oknum-oknum dari kelompok tertentu yang menunggangi penyegelan tiga gereja tersebut. Kasus penyegelan tiga gereja di Kota Jambi itu rentan disusupi kepentingan pihak tertentu untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti politik dan ekonomi.
“Jika aksi penyusupan tersebut tidak disikapi serius, persoalan izin dan penyegelan tiga gereja tersebut bisa makin meruncing hingga menyulut konflik horizontal,” ujarnya, dikutip dari suarapembaruan.
Taufik Yasak yang kini menjabat ketua LSM Kanti menilai terjadinya penyegelan tiga gereja di Kota Jambi merupakan kelalaian Pemkot Jambi. Selama ini Pemkot Jambi tidak menyediakan lokasi khusus untuk pembangunan rumah ibadat di Kota Jambi, padahal umat Kristen perlu beribadah. Karena itu, umat Kristen terpaksa membangun gereja di lokasi pinggiran kota kendati belum mendapat izin masyarakat sekitar dan pemerintah.
“Semestinya Pemkot Jambi jauh-jauh hari sudah membuat pemetaan (mapping) lokasi-lokasi mana yang bisa dimanfaatkan umat beragama sebagai tempat peribadatan. Dengan demikian tidak ada umat beragama, termasuk umat Kristen, yang membangun rumah ibadat di lokasi yang tidak diizinkan warga dan pemerintah,” katanya.
Berdasarkan catatan SP, Pemkot Jambi juga pernah melakukan penyegelan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Syaloom Aur Duri di Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, pada masa kepemimpinan Wali Kota Jambi, Bambang Priyanto pada 2013. Setelah penyegelan itu, warga HKBP Syaloom Aur Duri sempat beribadat di kantor wali kota Jambi dan aula terminal bus Simpang Rimbo, Kota Jambi, hingga Kota Jambi dipimpin Wali Kota Syarif Fasha pada 2016. Pada akhir masa kepemimpinan Syarif Pasha di awal 2017, HKBP Syaloom Aur Duri pun mendapat lokasi baru di Pinang Merah, Kecamatan Alam Barajo. Pada periode kedua kepemimpinan Syarif Fasha, jemaat HKBP telah beribadat di gereja baru, tetapi tiga gereja lain kembali disegel. [*]

"HEBOH! KLIK BACA JUGA DIBAWAH INI:
loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam dan Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Silahkan Tinggalkan Komentar Anda :
Tidak ada komentar:
Write komentar

Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...