Loading...

Senin, 29 Oktober 2018

loading...

Bang Yusril Tegaskan Tidak Ada Keputusan Hukum Yang Mengatakan HTI Organisasi Terlarang

    Senin, Oktober 29, 2018   No comments

Loading...
Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra

JAKARTA, SriwijayaAktual.com - Kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa status badan hukum HTI memang telah dicabut dan dinyatakan bubar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly pada bulan Juli 2018 lalu.
Namun, HTI melakukan perlawanan ke PTUN Jakarta dan sekarang perkara sedang di Mahkamah Agung.

Dengan demikian sampai hari ini perkara gugatan HTI melawan Menkumham RI masih berlanjut dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde,” kata Yusril dalam rilisnya yang diterima redaksi, Minggu (28/10/2018).
Yusril juga tegaskan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pemerintah yang mengatakan bahwa HTI sebagai Organisasi terlarang.
“Tidak ada pernyataan atau keputusan yang mengatakan HTI adalah organisasi terlarang,” tegas Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu.
Menurut Yusril, sejauh ini organisasi yang dinyatakan terlarang di negeri ini hanya PKI dan underbow-nya. Bahkan Yusril menuturkan, dalam sejarah bangsa ini Partai Masyumi yang dipaksa untuk membubarkan diri oleh Presiden Soekarno di tahun 1960 itu saja tidak dintakan sebagai Partai atau Organisasi terlarang.
“Partai Masyumi yang dipaksa membubarkan diri oleh Presiden Sukarno pada tahun 1960, juga tidak pernah dinyatakan sebagai partai, atau organisasi terlarang,” tutur pakar hukum tata negara yang pernah menulis disertasi doktor ilmu politik tentang Partai Masyumi dan Jamaat Islam Pakistan ini.
Yusril menambahkan bahwa di Indonesia dalam praktiknya ada ormas yang berbadan hukum, dan ada yang tidak berbadan hukum. HTI adalah ormas yang berbadan hukum “perkumpulan” atau vereniging yang didaftarkan di Kemenkumham. Status badan hukumnya itulah dicabut.
“Jadi jika mantan pengurus dan anggota HTI melakukan kegiatan dakwah secara perorangan atau kelompok tanpa menggunakan organisasi HTI berbadan hukum, maka hal itu sah saja. Tidak ada yang dapat melarang kegiatan seperti itu,” pungkasnya. (ak.beng)

"HEBOH! KLIK BACA JUGA DIBAWAH INI:
loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam dan Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...