Loading...
Loading...

Kamis, 04 Oktober 2018

loading...

Bincang-Bincang santai Bersama Ketua dan Sekretaris LPSK RI di Kota Palembang

    Kamis, Oktober 04, 2018   No comments
iklan

Loading...

PALEMBANG, SriwijayaAktual.com - SPY Coruption Indonesia melakukan Silahturahmi dan Bincang-bincang Bersama Ketua dan Sekretaris Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI atau Pusat, dengan tema: "Manfaat LPSK Bagi Aktivis, OKP, LSM dan Masyarakat" di Dian Cafe Kota Palembang, Kamis (4/10/2018). 


Tampak pantauan Sriwijaya Aktual dilokasi acara, kegiatan dihadiri seperti:  Dr. Abdul Haris Semendawai S.H., LL.M  (Ketua LPSK Pusat Jakarta), Dr. Ir. Noor Sidharta (Sekretaris LPSK Pusat Jakarta), Sukma Hidayat ( Ketua SPY Coruption Indonesia), Miftahul Firdaus alias Avir (Kader DPD 1 PDIP Prov.Sumsel), Ramlianto (Ketua SBSI Sumsel), Rubi Indiarta (Relawan Jokowi-KH Ma'aruf Amin)  Guruh Hermawan (Ketua Seknas Jokowi Sumsel) dan diikuti puluhan  orang terdiri dari Perwakilan OKP, Aktivis, Ormas, serta Relawan Jokowi-Ma'aruf Amin di Sumsel lainya. 

Sementara itu, Sukma Hidayat, mengatakan bahwa maksud dan tujuan kegiatan ini adalah upaya mensosialisasikan LPSK kepada aktivis, OKP, Ormas dan masyarakat umum, sehingga dapat melaporkan jika mengetahui atau mendapat kasus pidana sebagai saksi atau korban."Katanya. 

"LPSK ini banyak yang belum tahu keberadaannya. “Peran LPSK ini sangat penting,  karena tidak hanya memberikan perlindungan hukum tapi juga perlindungan medis.  Kita ingin mensosialisasikan peran LPSK ke masyarakat, ” Jelasnya.

Tambahnya Sukma, dirinya pernah menjadi korban penyiraman air keras.  “Semua biaya pengobatan berapa pun biayanya diganti oleh LPSK.  Kita berharap LPSK ini ada juga  perwakilan di Sumsel,  sehingga Pelaporan saksi dan korban lebih mudah dan lebih  cepat ditindaklanjutinya."Tandasnya Sukma Hidayat yang merupakan Koordinator Rumah Bersama Relawan  Pemenangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin Sumsel ini. 

Sementara itu, dalam bincang-bincangnya, Dr. Abdul Haris Semendawai S.H., LL.M, mengatakan menjelaskan apa itu LPSK, apa itu perlindungan LPSK, siapa yang dapat mengajukan permohonan perlindungan, permohonan apa saja yang dapat dimohonkan, apakah pelaku tindak pidana dapat memperoleh perlindungan? Dll."Pungkasnya.   

"Perlindungan LPSK ini gratis atau tidak dikenakan biaya untuk mendapatkan perlindungan LPSK. LPSK telah dibiayai oleh APBN. 

LPSK lahir berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2006. LPSK juga lahir dari inisiatif atau didorong oleh masyarakat sipil."Ujarnya Dr. Abdul Haris yang merupakan Alumni HMI ini. 

Lanjutnya Dr. Abdul Haris, bahwa  LPSK jangan disamakan persis  seperti LBH atau sejenisnya, sama dalam bergerak sesuai bidangnya, namun tidak sama statusnya.  Karena LPSK adalah lembaga resmi milik Negara yang dibiayai oleh APBN. 

"Lahir atau adaanya LPSK ini dalam rangka merespon masyarakat sipil yang tidak berani melaporkan misal sedang menjadi korban atau saksi dalam hukum dan butuh pendampingan atau perlindungan."Tuturnya.  

Menurutnya, bahwa LPSK bukan lembaga penegak hukum dan tidak mempunyai wewenang melakukan penyelidikan. LPSK hanya sebatas memberikan perlindungan atau pendampingan  saksi dan korban baik secara fisik dan dapat mendapatkan kompensasi.  

Selain itu, saksi atau korban yang melaporkan suatu kasus dan sejenisnya untuk mohon perlindungan kepada LPSK, saksi atau korban yang melaporkan tersebut namanya akan dirahasiakan oleh pihak LPSK. 

"Saksi atau  korban dalam semua kasus pidana atau konflik unsur pidana  dapat mendapatkan hak pendampingan, perlindungan dan kompensasi  oleh pihak LPSK. Namun kalau  kasus perdata LPSK tidak mempunyai kewenanganya."Terangnya.  

Rencanaya pihaknya akan membuka pembentukan perwakilan LPSK daerah tingkat Provinsi, dalam hal ini LPSK perwakilan Prov.Sumsel. Pihaknya beberapa hari yang lalu sudah mengajukan izin kepada Menteri terkait supaya dikabulkan pembentukan LPSK perwakilan daerah tingkat Provinsi di Indonesia. 

"Masyarakat sipil umum, atau OKP dan Ormas dapat bekerjasama dengan pihak LPSK melayani atau memediasikan saksi atau korban yang butuh pendampingan atau perlindungan ke LPSK."Tandasnya Dr. Abdul Haris. 


Sementara itu, Dr. Ir. Noor Sidharta, menambahkan, bahwa masyarakat Provinsi Sumsel patut bangga, karena orang asal Sumsel yakni Dr. Abdul Haris Semendawai S.H., LL.M menjadi ketua LPSK yang disegani di Indonesia. 

Menurutnya, masyarakat umum  dapat melaporkan ke LPSK bisa melalui Hotline 148 untuk mengontak ke kantor,  dan dapat juga  melalui android dapat menginsta layanan aplikasi LPSK di playstore. 

Untuk meningkatkan jumlah pemohon, Lanjutnya Dr. Noor Sindharta, mengatakan  pihaknya akan membuka LPSK Perwakilan di 12 Provinsi, termasuk Sumsel.   “Kita akan membuka LPSK Perwakilan Sumsel,  karena Sumsel termasuk prioritas.  Tujuannya untuk meningkatkan jumlah pelapor, ” katanya.

"Pihaknya sudah mengajukan izin di Menpan RB.  Saat ini masih diproses dan juga menunggu izin dari Dirjen Kekeyaan Negara untuk fasilitas kantor termasuk sarananya.  “Semoga bisa cepat terlaksana.  Kita juga butuh dukungan masyarakat Sumsel.  Sehingga, dibukanya LPSK Perwakilan Sumsel ini berdasarkan keinginan masyarakat, ” bebernya.

Pihaknya berharap dengan 10 tahun berdirinya LPSK,  pihaknya menjadi lebih ekspansif mengembangkan diri memaksimalkan layanan menjangkau ke tingkat Kabupaten atau Kota. Sehingga pemenuhan hak saksi dan korban lebih maksimal."Tandasnya. (Jired). 



"HEBOH! KLIK BACA JUGA DIBAWAH INI:
loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam dan Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Silahkan Tinggalkan Komentar Anda :
Tidak ada komentar:
Write komentar

Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...