Loading...

Selasa, 27 November 2018

loading...

PKPU No. 7 TAHUN 2018 DI GUGAT Di MA

    Selasa, November 27, 2018   No comments

Loading...
RKA Mendaftarkan Uji Materil PKPU No.7 Tahun 2018

PALEMBANG, SriwijayaAktual.com - Rumah Keadilan Ampera (RKA) hari ini Selasa (27/11/2018) telah  mendatarkan permohonan uji materil/ judicial review Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 tahun 2018 tentang seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 20 ayat 3 huruf (a) dan (b) ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang khusus. 


Didampingi kuasa hukumnya;  Joemarthine Chandra SH,  Nala Praya Akbar SH, Ihsan Kurniawan SH, Andi Yulizar SH dan Yudi Wahyudi SH, M. Nopriansyah ST  mengatakan pasal yang kita mohonkan yaitu pasal 20 ayat 3 huruf (a) dan (b) yang isinya “Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus penelitian administrasi sebagaimana ayat 2 sejumlah : a. paling banyak 60 (enam puluh) calon untuk calon KPU Provinsi; dan b. paling banyak 40 (empat puluh) calon untuk calon KPU Kabupaten/Kota."Katanya 

"Pembatasan jumlah calon anggota KPU tersebut tidak memiliki dasar hukum sama sekali dan sangat merugikan banyak pihak yang mendaftar sebagai calon anggota KPU, seperti diketahui untuk kota Palembang ada 81 orang yang tidak ikut tes CAT karena digugurkan tim seleksi akibat berpedoman dengan aturan tersebut."Ujarnya M.Nopriansyah ST.  
Berita Terkait: TRANSPARANSI TIMSEL KPU DIPERTANYAKAN !!!
Sementara itu, Joemarthine Chandra, SH menambahkan bahwa klien nya (M. Nopriansyah)  telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 21 ayat (1) perihal persyaratan calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, bahkan kliennya juga sangat berpengalaman dibidang kepemiluan, kepartaian dan ketatanegaraan. 

Menurutnya Joe, sapaan akrabnya Joemarthine Chandra SH bahwa   pembatasan jumlah calon peserta tersebut tidak selaras dan bertentangan dengan ide, gagasan dan spirit pembentukan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga Negara yang memenuhi persyaratan sesuai undang-undang. 

"Oleh karenanya kita meminta kepada Mahkamah Agung RI untuk menyatakan Pasal 20 ayat 3 huruf (a) dan (b) PKPU nomor 7 tahun 2018 ini bertentangan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2018 dan membuat pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mudah mudahan jika dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI, kedepan tidak akan ada lagi pihak yang dirugikan akibat aturan ini." Tandasnya Joe. (Jired)



"HEBOH! KLIK BACA JUGA DIBAWAH INI:
loading...

About Redaksi Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam dan Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...