Loading...
Loading...

Minggu, 30 Desember 2018

loading...

Jadi Tersangka, Muhammadiyah Tidak Terkejut, Hanya…

    Minggu, Desember 30, 2018   No comments
iklan

Loading...
Ilustrasi

JAMBI, SriwijayaAktual.com - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jambi  Muhammadiyah, tidak terkejut dengan status dirinya yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka. Ia menerima dengan lapang dada keputusan dari KPK tersebut.

Muhammadiyah hanya heran, karena terlalu cepat KPK menetapkan tersangka baru kasus tersebut. "Kok bisa secepat itu. Heran saja saya," katanya.

Dalam surat pemberitahuan sebagai tersangka itu, kata Muhammadiyah, selain namanya juga ada nama Efendi Hatta dan Zainal Abidin.
"Kami disangka menerima suap untuk APBD 2017," ujarnya.

Ia mengaku surat pemberitahuan tersebut dikirim KPK beberapa hari lalu ke alamat rumahnya. Ia melihat dari pernyataan pimpinan KPK beberapa waktu lalu, yang terlibat fraksi-fraksi.

"Kalau surat pemberitahuan yang saya terima bukan atas nama fraksi. Tapi atas nama pribadi sebagai anggota DPRD, jadi tidak terkait fraksi," ucapnya.

Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston (kiri), Wakil ketua DPRD Chumaidi Zaidi (tiga dari kiri), anggota DPRD Provinsi Jambi Muhammadiyah (kanan) disumpah saat sidang uang ketok palu APBD Provinsi Jambi 

Menurut Muhammadiyah, ia fokus akan menghadapi kasus yang disangkakan kepadanya tersebut.
Dan tidak mau melibatkan siapapun juga.

"Saya tidak mau melibatkan yang lain sudah tersangka atau belum, tidak peduli dengan yang lain. Sekarang ini saya bersiap diri untuk menghadapi semuanya," ujarnya.

Ia bersyukur dalam surat pemberitahuan tersebut diduga hanya menerima suap untuk 2017.
"Saya mengakui menerima yang 2017. Kalau 2018 saya merasa tidak menerima sepeserpun," katanya.

Dikatakannya, ia akan kooperatif menghadapi kasus ini. Sebab, jika KPK sudah menetapkan status tersangka pasti sudah punya bukti yang kuat. Jadi, tidak ada alasan lagi kita untuk menyangkal.
"Mungkin ini yang terbaik. Jadi saya siap untuk menghadapinya," pungkasnya.

Jumat (28/12/2018) sore, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan tiga pimpinan dan sembilan anggota DPRD Provinsi Jambi sebagai tersangka. KPK juga menetapkan seorang swasta bernama Jeo Fandy Yoesman sebagai tersangka.

Sehingga total ada 13 tersangka baru.
Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan kasus dugaan suap terhadap sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi. Dalam kasus itu, KPK menetapkan Gubernur Jambi pada waktu itu, Zumi Zola, sebagai tersangka.

Zola bersama beberapa pejabat disangka ikut menyuap sejumlah anggota DPRD Jambi.
"KPK menemukan bukti permulaan cukup untuk saat ini menetapkan 13 orang sebagai tersangka yang terdiri dari pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, anggota DPRD dan swasta," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin.
Rasa haru seketika muncul dari wajah dan nada Zumi Zola saat disapa warga usai memberi kesaksian dalam persidangan OTT Ketok Palu dengan terdakwa Supriyono pada persidangan Rabu (9/5/2018)

Tiga pimpinan DPRD Jambi itu adalah Ketua DPRD Cornelis Buston (Partai Demokrat), dua Wakil Ketua DPRD yaitu AR Syahbandar (Partai Gerindra) dan Chumaidi Zaidi (PDIP).

Kemudian 5 pimpinan fraksi yaitu Sufardi Nurzain dari fraksi Golkar, Cekman dari fraksi Restorasi Nurani, Tadjudin Hasan dari fraksi PKB, Parlagutan Nasution dari Fraksi PPP dan Muhammadiyah dari fraksi Gerindra.

Selain itu ada Ketua Komisi III DPRD Jambi Zainal Abidin. Kemudian tiga anggota DPRD Jambi lainnya yaitu, Elhelwi, Gusrizal, dan Effendi Hatta. Ke-12 anggota DPRD itu diduga menerima suap dengan jumlah yang bervariasi.

Suap tersebut diberikan agar pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi tersebut mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Sementara Jeo diduga memberikan pinjaman uang sekitar Rp 5 miliar yang akan diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Jambi terkait pengesahan APBD.

"Diduga uang tersebut akan diperhitungkan sebagai fee proyek yang dikerjakan oleh perusahaan JFY di Jambi," kata Agus.

Dalam kasus ini, Zumi Zola divonis enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.  Zumi terbukti menyuap 53 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, serta menyuap para anggota Dewan senilai total Rp 16,34 miliar. [deddy/tribunjambi] 

"HEBOH! KLIK BACA JUGA DIBAWAH INI:
loading...

About Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam dan Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Silahkan Tinggalkan Komentar Anda :
Tidak ada komentar:
Write komentar

Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...