Loading...
 |
| Pembangunan Infrastruktur/Ilustrasi |
SLEMAN-DI YOGYAKARTA, SriwijayaAktual.com - Ternyata, gencarnya Presiden Joko Widodo membangun
infrastruktur di berbagai daerah, tidak hanya melahirkan berkah ekonomi.
Namun justru menyisakan tiga masalah besar. Apa saja?
Mantan
Menko Kemaritiman di Kabinet Kerja, Rizal Ramli mengatakan, gemerlap
pembangunan nfrastruktur di era Jokowi tidak berdampak kepada
menggeliatnya pertumbuhan ekonomi.
"Pak Jokowi betul, bangun
infrastruktur all out ya, saking all outnya kunjungin proyek sampe 8
kali kayak mandor. Tapi hal itu meninggalkan trauma 3 biji, trauma 3 O,
yaitu Over Supply, Over Price dan Over Borrow," kata Rizal di Kampus
Fisipol UGM, Sleman, Kamis (4/4/2019).
Menurut RR, sapaan
akrabnya, yang dimaksud over supply adalah, pengeluaran berlebihan
terhadap suatu hal. Semisal, mega proyek pembangunan listrik 35 ribu
Mega Watt. Sejak awal Rizal meminta proyek ini dievaluasi. Kalaupun
terealisasi hanya akan merugikan PLN.
"Listrik katanya dulu
rencananya 35 ribu mega watt, saya bilang nggak mungkin. Padahal 16 ribu
(mega watt) aja sudah bagus, karena kalau sampai 35 ribu mega watt PLN
akan rugi, ruginya karena harus bayar subsidi US$10,5 juta kepada swasta
setiap tahun," ucap ekonom senior ini.
Yang dimaksud over price,
lanjut Rizal, misalnya pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh
BUMN. Di mana, BUMN terkesan memahalkan setiap biaya pembangunan
infrastruktur, khususnya jalan tol. "Kedua adalah over price, karena
yang ngerjakan BUMN. Terutama untuk jalan tol ya, BUMN ini biasa mark up
atau memahalkan biaya, paling nggak 30 sampai 50%," ujarnya.
Sedangkan
over borrow, dirinya menerangkan, karena BUMN tidak punya kecukupan
dana namun dipaksa menggarap proyek infrastruktur. Akibatnya nekat
berutang. Alhasil, utang BUMN saat ini, lumayan tinggi. Sedangkan
kemampuan untuk dapat revenuenya, kecil sekali.
"Jadi return on
equity (rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk
menghasilkan laba dari investasi pemegang saham di perusahaan tersebut)
dan return on assetnya relatif rendah, dan bisa-bisa bermasalah kalau
tidak dibenahi," sambung Rizal.
Karena itu, mantan Menko Ekuin era
Presiden Abdurrahman Wahid ini, mengatakan, perlu adanya perubahan
strategi oleh pemerintahan mendatang, , khususnya terkait pembangunan
infrastruktur. Hal itu agar tidak menimbulkan trauma 3.O, bahkan
trauma-trauma lainnya.
"Bagaimana caranya supaya di masa mendatang
membangun proyek infrastruktur tapi nggak kena 3 O? Prinsipnya APBN
hanya untuk membangun jalan negara yang gratis, seperti jalan Provinsi
dan jalan Kabupaten," katanya.
"Kasih swasta saja (untuk
pembangunan jalan tol), kita kasih internal right of return 11%, kita
bantu bebaskan tanah. Karen uang APBN hanya untuk jalan Negara yang
gratis seperti jalan Provinsi dan Kabupaten," imbuh Rizal.
Selain
itu, Rizal menambahkan contoh penggunaan APBN yang salah adalah
digunakan untuk membangun jalan tol seperti tol Pantai Utara (Pantura).
Menurutnya, hal itu hanya akan menambah masalah negara dan menimbulkan
rugi miliaran.
"Tapi untuk jalan komersil seperti tol berbayar
jangan pakai uang APBN dong, itu menimbulkan masalah seperti hari ini.
Misal jalan tol pantai utara, rugi setiap tahun Rp 300 miliar, sehari
kan semiliar itu, coba sampai 10 tahun," ujarnya.
"Kedua, jalan di
Palembang monorel, rugi sebulan Rp 9 Miliar. Jadi di masa Prabowo nanti
tidak boleh lagi uang APBN untuk membangun jalan tol berbayar," sambung
Rizal. [ipe/inilah.com]
