BPN Sebut 17,5 Juta DPT Bermasalah Jadi Awal Munculnya Dugaan KPU Curang, Sehingga...
Loading...

BPN Sebut 17,5 Juta DPT Bermasalah Jadi Awal Munculnya Dugaan KPU Curang, Sehingga...

22 April 2019,
Loading...
loading...
Foto/Ist; Rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilu 2019 pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019)



JAKARTA, SriwijayaAktual.com - Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah sebanyak 17,5 juta disebut menjadi awal mula dugaan bahwa KPU RI tidak netral dan bermain curang.

Pakar IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Agus Maksum, mengungkapkan bahwa sebelum hari pencoblosan Pemilu Serentak 2019, pihaknya telah mengingatkan KPU agar segera menyelesaikan DPT yang ada di seluruh Indonesia.

Pasalnya, menurut Agus, dari temuan yang didapatkan pihaknya di lapangan, ada sekitar 17,5 juta pemilih bermasalah di dalam DPT yang telah ditetapkan oleh KPU RI.

"Pada tanggal 14 (April 2019), hari pertama Minggu tenang itu kita ketemu dengan KPU untuk penyelesaian masalah DPT sebanyak 17,5 juta. KPU sudah tahu 17,5 juta yang kita persoalkan itu, akhirnya mereka mengakui bahwa itu memang bermasalah," ungkapnya dalam diskusi 'Menyoal Netralitas KPU' di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

Agus menilai, temuan dugaan adanya 17,5 juta DPT yang bermasalah itu akan menjadi pemicu munculnya pemilih siluman. Sehingga, dugaan adanya kecurangan masif dalam Pemilu Serentak 2019 menjadi tidak terhindarkan.

"Itu saya sampaikan dalam rapat internal beberapa minggu lalu, itu dihadiri oleh TKN yang diwakili Aryo Bimo dan BPN diwakili oleh Pak Hashim," ujarnya.

Sayangnya, Agus mengatakan, hingga hari pencoblosan tiba, dugaan jutaan DPT yang bermasalah itu tidak juga digubris oleh KPU RI. Atas dasar itulah, dugaan KPU telah bermain curang pun muncul ke permukaan.

"Banyak kita temukan DPT yang bermasalah seperti di Bogor, di Jawa kami mencatat itu ada 19.427 TPS yang bermasah DPT-nya," katanya.

Oleh karena itu, Agus pun meminta agar KPU segera mengungkap ke publik oknum yang sengaja membiarkan adanya jutaan pemilih bermasalah tersebut.

"Kami menuntut supaya ini dilakukan pengusutan, mencari, siapa orang yang melakukan ini," ungkapnya. [akurat]


TerPopuler