Loading...
Loading...

Selasa, 07 Mei 2019

loading...

Soal People Power, Cawapres Sandiaga: Posisi Prabowo Tak Bisa Dikte Rakyat

    Selasa, Mei 07, 2019   No comments
iklan

Loading...
Sandiaga Uno (M Zhacky/detikcom)

JAKARTA, SriwijayaAktual.com - Cawapres Sandiaga Uno menceritakan bagaimana sikap capres Prabowo Subianto menanggapi seruan 'people power'. Prabowo, kata Sandiaga, tak bisa mendikte rakyat.

"Pak Prabowo kemarin memberikan jelas posisinya yang sangat tegas bahwa Pak Prabowo itu nggak bisa mendikte masyarakat akan melalukan apa, karena masyarakat Indonesia sudah cerdas," kata Sandiaga saat ditemui di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Selasa (7/5/2019).

"Masyarakat Indonesia sudah sangat dewasa. Jika ada kecurangan (dalam Pemilu 2019), pasti masyarakat Indonesia akan menilai sendiri," imbuhnya.

Prabowo, lanjut Sandiaga, menyatakan bukan dalam posisi yang dapat menginstruksikan rakyat untuk berbuat sesuatu. Namun Sandiaga sendiri tak bisa menyatakan secara lugas saat diminta mengimbau masyarakat untuk tidak turun ke jalan.

"Tentunya ada upaya-upaya untuk kita melaporkan (kecurangan) tersebut dan pelaporan tersebut (terkait Pilpres 2019) berjalan," ujarnya.

Cawapres nomor urut 02 itu menyebut Prabowo tidak ingin berhipotesis. Ketua Umum Gerindra itu, sebut Sandiaga, masih berharap kecurangan dalam pilpres bisa ditindaklanjuti.

"Dan ini meng-quote Prabowo juga bahwa, 'let not put an hypothesis'. Jangan berhipotesis, kita tunggu prosesnya. Kita harapkan untuk dilakukan perbaikan, dilakukan koreksi sesuai dengan laporan-laporan yang sudah kasatmata," terang Sandiaga sambil menirukan pernyataan Prabowo.
 Baca Juga: PEOPLE POWER = MAKAR?
Seruan soal people power diketahui muncul pertama kali dari mulut politikus senior Amien Rais. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat yang diatur UU No 9/1998 memiliki batasan yang harus dipatuhi.

"Meski dilindungi UU 98, itu tidak absolut. Kita tahu itu UU 98 ini mengadopsi aturan kebebasan berekspresi. UU itu mengadopsi ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights)," kata Tito di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5).

Tito menyampaikan hal itu dalam rapat kerja (raker) bersama DPD RI. Agenda rapat adalah evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019. (zak/idn/detik)

 
"HEBOH! KLIK BACA JUGA DIBAWAH INI:
loading...

About Sriwijaya Aktual

Sumber Informasi Realita Tajam dan Terpercaya.

loading...
Previous
Next Post
Silahkan Tinggalkan Komentar Anda :
Tidak ada komentar:
Write komentar

Langganan berita terbaru

Lengkapi form di bawah ini, dan dapatkan update berita terbaru dari kami.

Deliver via FeedBurner
Loading...