Posisi Jabatan Ma'ruf Amin di BUMN Disoal, KPU Bandingkan Kasus Caleg Gerindra
Loading...

Posisi Jabatan Ma'ruf Amin di BUMN Disoal, KPU Bandingkan Kasus Caleg Gerindra

Tuesday, June 11, 2019, Tuesday, June 11, 2019
loading...
Loading...
foto/dok; Komisioner KPU Hasyim Asyari



JAKARTA, SriwijayaAktual.com - Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempermasalahkan jabatan KH Ma'ruf Amin di dua bank syariah. KPU mengingatkan adanya caleg Gerindra yang memiliki kasus serupa.

"Sekadar mengingatkan bahwa pernah ada yurisprudensi gugatan caleg Gerindra DPR RI ke Bawaslu, atas nama Mirah Sumirat, yang merupakan pegawai anak perusahaan BUMN," ujar komisioner KPU Hasyim Asyari di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019).

Hasyim menyebut, sebelumnya, KPU telah menyatakan caleg tersebut tidak memenuhi syarat (TMS). Namun Hasyim menyebut, dalam putusan, Bawaslu mengabulkan gugatan Mirah.
"Semula status TMS oleh KPU, namun oleh Bawaslu gugatan dikabulkan dengan pertimbangan bahwa pegawai anak perusahaan BUMN itu berbeda dengan pegawai BUMN. Putusan tersebut tahun 2019," kata Hasyim.

Jadi, menurutnya, kasus tersebut dapat menjadi pembanding atas gugatan tim hukum Prabowo. Hasyim juga menegaskan anak perusahaan BUMN berbeda dengan BUMN. 

"Itu hanya menjadi pembanding saja, pembanding bahwa ini loh ada orang pegawai anak perusahaan BUMN. Pernah di-TMS-kan KPU, tapi kemudian menggugat dan ternyata menurut keterangan ahli yang diajukan bahwa anak perusahaan BUMN itu beda dengan BUMN," tuturnya.

"Makanya dalam perkara Pak Kiai Ma'ruf Amin, ini kan bisa diambil sebagai contoh kasus yang sama," sambung Hasyim.

Sebelumnya, tim hukum Prabowo-Sandi mengajukan perbaikan permohonan ke MK. Salah satu poin perbaikan yang diajukan mengenai jabatan Ma'ruf Amin di dua BUMN.

Adapun yang dipersoalkan tim hukum Prabowo-Sandi adalah posisi Ma'ruf di BNI Syariah dan Mandiri Syariah. Dalam situs resmi BNI Syariah dan situs resmi Mandiri Syariah, Ma'ruf tercatat masih menempati posisi Ketua Dewan Pengawas Syariah di kedua lembaga tersebut.

Tim hukum Prabowo-Sandi mempersoalkan syarat pendaftaran pasangan capres-cawapres. Ma'ruf tidak mencentang mundur sebagai pengurus BUMN.

"Menurut informasi yang kami miliki, pak calon wakil presiden, dalam laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah, namanya masih ada, dan itu melanggar Pasal 227 huruf p (UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu) ," kata ketua tim hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto (BW), setelah mengajukan perbaikan permohonan di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Senin (10/6/2019).
Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf pun meminta tim hukum Prabowo-Sandi membaca dengan benar UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 227 huruf P UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan Pasal 227 huruf P UU Pemilu, seorang calon presiden atau wakil presiden itu membuat surat pernyataan pengunduran diri kalau ia adalah karyawan atau pejabat dari badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD).

Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah disebut bukan BUMN dalam arti sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN. Itu lantaran pemegang saham BSM adalah PT Bank Mandiri dan PT Mandiri Sekuritas. Sedangkan untuk BNI Syariah, yang menjadi pemegang sahamnya adalah PT Bank BNI dan PT BNI Life Insurance. Dengan demikian, tidak ada penyertaan modal negara secara langsung.

Posisi Ma'ruf Amin juga dianggap berbeda dengan direksi, komisaris, atau karyawan Bank Mandiri dan Bank BNI, yang mana negara menjadi pemegang saham melalui penyertaan langsung dengan menempatkan modal disetor yang dipisahkan dari kekayaan negara. Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah, seperti Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah, disebut bukanlah karyawan, direksi, atau komisaris, yang merupakan pejabat badan usaha berbentuk perseroan terbatas. Tim hukum Prabowo-Sandi pun dianggap mengada-ada.

"Jadi apa yang didalilkan sebagai tambahan materi baru oleh tim kuasa hukum paslon 02 itu adalah hal yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada pemahaman yang benar atas isi aturan UU terkait," tegas anggota tim hukum TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani. (dwia/elz/detik)

 

TerPopuler

close
loading...