HIMAPALI Gruduk Kantor Bupati PALI,: "EVALUASI ULANG TRANMIGRASI DI KAPUPATEN PALI"
Loading...

HIMAPALI Gruduk Kantor Bupati PALI,: "EVALUASI ULANG TRANMIGRASI DI KAPUPATEN PALI"

Wednesday, July 17, 2019, Wednesday, July 17, 2019
loading...
Loading...


PALI-SUMSEL, SriwijayaAktual.com - Puluhan Mahasiswa yang tergabung di Himpunan Mahasiswa Penukal Abab Lematang Ilir  (HIMAPALI) gruduk melakukan unjuk rasa  di tiga titik di Kabupaten PALI, Selasa (16/7/2019)

Tampak Massa pengunjukrasa  melakukan orasi terbuka pertamanya di lokasi simpang lima Talang Ubi untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa mereka menyoal rencana tranmigrasi. Lalu sekitar pukul 10.50 sampai 11.30 WIB massa terus berorasi di DPRD Kabupaten PALI kemudian massa aksi melanjutkan orasi ke kantor Bupati PALI. 

Dalam orasinya Ketua umum domisioner periode 2015-2017 sekaligus pendiri HIMAPALI Apriani SH mengatakan mengenai adanya rencana  tranmigrasi yang akan mendatakan imigran di luar Kabupaten PALI yang mana program transmigrasi ini dinilai tidak transfaransi dan tidak keterbukaan menurut undang-undang no 15 tahun 1997 tentang keimigrasian  pasal 3 menjelaskan penyelengaraan tranmigrasi bertujuan untuk kesejahteraan tranmigran dan masyarakat sekitar nya, peningkatan dan pemberataan pembagunan daerah serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dan juga di pasal 29 ayat 1. Sampai ayat  4 di atur mengenai tahapan tranmigran dari mulai calon transmigran, seleksi, dan juga hingsa lulus seleksi akan di lakukan pendidikan dan pelatihan. 

"Berkenaan dengan undang-undang tersebut bahwa transmigrasi yang ada di desa tempirai ini belum ada melakukan hal tersebut dari penyeleksian hingga pelatihan juga belum di ketahui secara jelas siap-siapa yang berhak memiliki lahan tesebut."Ujarnya 

Lanjutnya Apri, meminta  agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) memrioritaskan masyarakat lokal (pribumi) dalam Program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara PALI.

"Selain menilai program yang dilakukan tidak selaras dengan dengan terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), rombongan massa ini juga menyampaikan 4  tuntutan, diantaranya:  mendesak Pemkab PALI untuk mengkaji ulang rencana program Transmigrasi yang ada di Desa Tempirai, meminta transparansi dari dinas terkait mengenai adanya program Transmigrasi tersebut, menolak kedatangan transmigrasi dari luar daerah ke Desa Tempirai dan meminta Pemkab PALI untuk mengadakan program pemberdayaan terhadap masyarakat lokal guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada."Jelasya Apri yang merupakan Advokat Muda  serta mahasiswa Strata Dua (S2) di salah satu Perguruan Tinggi di Kota Palembang itu. 

Senada juga disampaikan orasinya Ketua Umum HIMAPALI, Reza Utama menambahkan bahwa menurutnya tujuan berdirinnya DOB Kapupaten PALI ini untuk mensejahterakan masayarakat lokal kabupaten PALI bukan malah terbalik untuk mensejahterakan masayarkat luar Kab.PALI. "Maka dari itu tidak selaras dengan tujuan DOB kab. PALI kami meminta program tersebut untuk mengaji ulang serta memperhatikan dampak negatif jangka panjang  jangan sampai terjadi kesenjangan social."Katanya

"Disamping menghindari terjadinya kecemburuan sosial antar masyarakat lokal dengan para Transmigrasi yang dikhawatirkan akan memicu konflik di daerah tertentu, juga program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, misal mengadakan sebuah pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan Pemkab PALI."Tandasnya Reza. 


Sementara itu, pengunjukrasa diterima oleh Sekda Kab.PALI Syahron Nazil, mengatakan bahwa program Transmigrasi di Desa Tempirai merupakan murni kehendak masyarakat sekitar.

"Ada lahan puluhan tahun tidak dikelola di Desa Tempirai, sehingga bisa untuk dikelola dan dijadikan program transmigrasi. “Jadi tidak ada pemerintah membagikan tanah kepada pendatang,” ungkapnya. 

Menurutnya Syahron Nazil, melalui program Transmigrasi, masyarakat bisa mendapat fasilitas, seperti sawah, rumah yang diperuntukan kepada 60 persen masyarakat lokal dan 40 persen warga pendatang.

Kemudian, ini dibangun bukan menggunakan APBD PALI, namun memakai dana APBN. Sehingga mempercepat pembangunan di Desa Tempirai.

“Ada sekira 168 KK warga Tempirai menghibahkan lahannya untuk dijadikan program Transmigrasi. Intinya pada program ini pada dasarnya diinginkan sendiri oleh masyarakat Tempirai,” Terangnya Sekda PALI. (Jired) 



TerPopuler

close
loading...