Aktivis Antikorupsi Kecewa Jokowi Setujui Revisi UU KPK: Menyakitkan!
Loading...

Aktivis Antikorupsi Kecewa Jokowi Setujui Revisi UU KPK: Menyakitkan!

Thursday, September 12, 2019, Thursday, September 12, 2019
loading...

JAKARTA, SriwijayaAktual.com - Presiden Jokowi menyetujui revisi UU KPK. Jokowi sudah mengirimkan surat presiden ke DPR. Dalam waktu dekat, DPR diperkirakan akan segera menggarap revisi UU KPK. 
Kekecewaan datang dari aktivis antikorupsi atas sikap Jokowi yang memberi persetujuan atas revisi UU KPK.
 "Dengan ditandatanganinya Surpres tersebut akan menjadi sejarah terburuk dalam kepemimpinan Jokowi. Beliau lebih mendengarkan kemauan partai dibandingkan suara masyarakat dan para tokoh yang ingin KPK kuat dan independen," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Faris di Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Sekarang KPK berada diujung tanduk karena pembahasan di DPR cenderung tidak akan terkontrol.
 Donal juga melihat, langkah presiden amat terburu-buru soal revisi KPK ini, padahal presiden memiliki waktu selama 60 hari untuk mengkaji secara mendalam draft RUU yang diusulkan DPR tersebut.  "Keputusan Presiden tidak hanya mengecewakan, tapi menyakitkan bagi pemberantasan korupsi. Presiden gagal memenuhi harapan publik untuk menjadi benteng terakhir dari upaya pelemahan melalui revisi UU yang diusulkan oleh DPR. Padahal beliau sendiri penerima Bung Hatta Anticorruption," beber Donal.  Sebelumnya diberitakan Presiden Joko Widodo akhirnya menyatakan sikap setuju dengan pembahasan revisi UU KPK yang diinisiasi oleh DPR, meski menuai polemik. Sikap Jokowi itu ditandai dengan terbitnya surat presiden (surpres) revisi UU KPK ke DPR. 
"Surpres RUU KPK sudah diteken presiden dan sudah dikirim ke DPR," ucap Mensesneg Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/9/2019).
 Surpres itu berisi persetujuan pemerintah membahas revisi UU KPK, disertai penunjukkan menteri yang akan terlibat dalam pembahasan. Dalam hal ini kemungkinan menunjuk Menkumham Yasonna Laoly. 
Bersamaan dengan surpres itu juga, Jokowi menyerahkan draf atau Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait hal-hal yang perlu direvisi dalam UU KPK oleh DPR.
 "Nanti Bapak Presiden jelaskan detail seperti apa. Tapi bahwa DIM yang dikirim pemerintah banyak merevisi draf yang dikirim DPR," tuturnya.
 Pratikno menegaskan, KPK adalah lembaga negara yang independen dalam pemberantasan korupsi, punya kelebihan dibandingkan lembaga lainnya.  [source kumparan]

TerPopuler

Loading...