Bea Cukai Palembang Musnahkan Barang Ilegal Senilai 3,5 Miliar
Loading...

Bea Cukai Palembang Musnahkan Barang Ilegal Senilai 3,5 Miliar

04 December 2019,
Loading...
loading...
Bea Cukai Palembang Musnahkan Barang Ilegal


PALEMBANG, SriwijayaAktual.com -  Jelang akhir tahun 2019  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah Sumatera Bagian Timur,  musnahkan barang-barang illegal. Pemusnahan yang dilakukan merupakan bentuk keseriusan Bea Cuka melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang ilegal yang dapat membahayakan masyarakat juga pasar dalam negeri.

Pemusnahan dilakukan di halaman Kantor Bea Cukai, Rabu  (4/12/2019) Kota Palembang.

DJBC Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Timur, Dwijo Muryono  mengungkapkan, hal ini merupakan hasil pencapaian bersama antara Bea Cukai dengan instansi lain atas bantuannya Bea Cukai dapat melakukan penindakan terhadap barang-barang tersebut yang tekah melanggar ketentuan Undang - Undang Cukai No. 39 Tahun 2007.

"Barang-barang yang dimusnahkan kali ini berupa 8.487.086 batang rokok ilegal, 14.431botol minuman mengandung etil alkohol, 109 pcs alat kesehatan, 136 sex toys, 14 pcs airsoft gun, 36 pcs anak panah serta 264 botol liquid rokok3 elektrik. Nilai barang-barang tersebut mencapai Rp 3,5 miliar dengan potensi kerugian Negara mencapai Rp 3,6  miliar, " ujar Dwi

“Barang- barang seperti rokok ilegal dan sex toys dimusnahkan dengan cara dibakar, sementara airsoft gun dipotong beberapa bagian menggunakan alat pemotong baja. Serta minuman keras dimusnahkan dengan cara dilindas dengan alat berat, ” Tuturnyanya.
Lanjut tambahnya kata Dwijo, mengatakan bahwa Pemusnahan ini merupakan salah satu usaha dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta industri dalam negeri yang mematuhi ketentuan pemerintah, sehingga dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DJBC ini dapat menciptakan daya saing yang seimbang antar pekaku usaha dan sebaagai bentuk apresiasi sekaligus wujud transparansi pengelolaan Barang Hasil Penindakan (BHP) guna meningkatkan sinergi antar instansi dalam upaya melindungi masyarakat dan mengamankan hak- hak penerimaan negara, tutup Dwi. (Andre/red)

TerPopuler