JJ Polong: Reforma Agraria Solusi Terhadap Masalah Pertanian Indonesia dan Pengakuan Hak Asasi Petani
Loading...
loading...

JJ Polong: Reforma Agraria Solusi Terhadap Masalah Pertanian Indonesia dan Pengakuan Hak Asasi Petani

11 December 2019,
Foto Bersama di Kegiatan Simposium KRASS


PALEMBANG-SUMSEL, SriwijayaAktual.com -  Simposium Reforma Agraria yang diselenggarakan Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan (KRASS), 8-10 Desember 2019 di Kota Palembang yang mengusung tema Tanah untuk Rakyat, telah usai. 

Menurut ketua Steering Committee (SC) kegiatan Simposium KRASS, Yulian Junaidi  yang akrab disapa dengan  panggilan JJ Polong ini,  mengatakan bahwa "Simposium ini telah melahirkan pandangan strategis dalam reforma agraria. , reforma agraria tidak hanya dimaksudkan sebagai perjuangan hak atas tanah, melainkan sebagai solusi untuk banyak masalah yang lebih besar di Indonesia, serta pengakuan terhadap hak asasi petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan."Katanya JJ Polong  kepada Sriwijaya Aktual, Rabu (10/12/2019)

Menurutnya JJ Polong, bahwa  Reforma agraria harus dikaitkan dengan hak asasi petani dan pencapaian kedaulatan pangan, bukan untuk menciptakan pasar tanah yang bertujuan menarik investasi ke daerah pedesaan yang justru akan menggusur ekonomi petani.  karena itu tanah harus didistribusikan untuk menghasilkan makanan bagi rakyat dan bukan produk yang akan diekspor untuk kepentingan ekonomi global, serta harus dipastikan bahwa tanah-tanah harus tetap dimiliki dan dikelola oleh keluarga petani, ungkap Polong, dari Majelis Nasional Petani (MNP) Serikat Petani Indonesia."Ujarnya
JJ Polong

Lebih lajut JJ Polong yang juga Dosen Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya mengatakan, perjuangan eksklusif hak atas tanah tidak  cukup untuk menjamin kesejahteraan keluarga petani, karena itu reforma agraria harus mencakup perubahan besar dalam kebijakan pertanian di Indonesia secara keseluruhan, seperti akses demokratis kepada input produksi (benih, pupuk, air, alsintan), pemenuhan kredit, asuransi pertanian, pendidikan, koperasi, perdagangan yang adil, serta pengakuan terhadap cara-cara bertani masyarakat yang diwariskan sebagai kearifan lokal secara turun temurun seperti pertanian selaras alam."jelasnya

Simposium yang bertepatan dengan peringatan hari HAM sedunia ini juga dijadikan petani di Sumatera Selatan sebagai momentum untuk mendorong pemerintah Indonesia menjadikan Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan sebagai standar HAM di tingkat nasional dalam setiap kebijakan agraria di Indonesia. Deklarasi PBB tersebut memuat antara lain hak atas kehidupan yang layak, hak atas tanah, hak atas benih, hak atas keanekaragaman hayati, serta  prinsip nondiskriminasi terutama untuk petani  dan perempuan pedesaan."Tandasnya JJ Polong.

Berita Terkait: 



Diketahui, Simposium Reforma Agraria yang diselenggarakan Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan (KRASS), 8-10 Desember 2019 di Kota Palembang ini,  Selain dihadiri sekitar 150 petani dari berbagai Kabupaten/Kota se Prov.Sumsel dan penggerak reforma agraria di Sumatera Selatan simposium ini juga menghadirkan narasumber nasional seperti Ahmad Yakub, Eva Bande, Beathor Suryadi, Ferry Widodo, Jimmy Z. Ginting dan Yoris Sindhu Suharjan.  [jired]

Loading...

TerPopuler

http://anti-adblock.adnow.com/aadbAdnow.php?ids=416798,417241,466794