Wawancara Khusus Terkait Rencana Adanya Muskab DPD KNPI Kab.Banyuasin
Loading...
loading...

Wawancara Khusus Terkait Rencana Adanya Muskab DPD KNPI Kab.Banyuasin

11 December 2019,



Tanggapan Terkait Rencana Muskab DPD KNPI Kab.Banyuasin

PALEMBANG-SUMSEL, SriwijayaAktual.com -  Musyawarah Daerah (MUSDA) ke-VI DPD KNPI Kabupaten Banyuasin, berencana akan dilaksanakan pada 11 Desember 2019, di Auditorium Pemkab Banyuasin.

Menanggapi rencana tersebut, Selasa (10/12/2019) malam,  Sriwijaya Aktual Di Palembang saat konfirmasi kepada  Wakil Sekretaris Bidang Informasi dan komunikasi DPP KNPI, Rubi Indiarta mengatakan bahwa menanggapi masalah Musyawarah Kabupaten (Muskab) DPD KNPI Banyuasin tersebut, bahwa terus terang kami khusus nya saya sebagai pengurus DPP KNPI  yang jika di sumsel nya di pimpin oleh M.Hidayat SE MSI dan sekretaris nya Eman Satria Hadi,  tentunya bertanya Muskab KNPI Banyuasin itu KNPI yang mana?.
"Karena di Sumsel ini KNPI yang masa kepengurusan nya masih berlaku yaitu yang dipimpin oleh M.Hidayat. sebab Jika tidak  salah SK nya sampai Februari 2020.

Lanjutnya Rubi,  sesuai AD/ART KNPI  yang poin itinya yang pertama bahwa  apabila akan melakukan Musda maka wajib di hadirkan oleh kepengurusan satu tingkat di atas nya (KNPI Provinsi). Dalam hal ini jika  Muskab. Harus di hadirkan Perwakilan KNPI Provinsi,  bukan KNPI yang di karakteker. Karena KNPI ter karateker tidak bisa mengadakan Musda dibawahnya.

"Nah untuk itu menurut pandangam saya apa yg di lakukan oleh KNPI  yang akan Muskab di banyuasin, adalah cacat secara organisasi dan tidak sah."Tegasnya.

Selain itu, menurut Rubi yang kedua,  Muskab  KNPI Banyuasian itu atas KNPI yang mana?. "Sebab KNPI  di pusat itu  banyak versi. Jangan sampai pemerintah setempat berbuat tidak adil atas pemuda-pemuda  yang ada di Sumatera Selatan khususnya di Banyuasin. "Sebab apabila memganggap KNPI  itu yang sah, maka KNPI yang satunya juga sah. "Sebab semua nya KNPI  sah karena terdaftar di pemerintah.

Tambahnya Rubi,  kami berharap jangan sampai pemuda di Sumsel ini juga ikut terpecah. Mari kita duduk bersama dan satukan dulu visi misi. Agar tidak ada dualisme kepemimpinan atau kepengurusan.  Pemuda di Sumsel ini harus bersatu. "Sebab,  pemerintah juga tidak boleh mengatakan ini sah dan itu tidak. Karena  yang bisa menentukan sah atau tidak itu bukan Pemkab, Pemkot ataupun Pemda, tetapi  Pengadilan. Dan sampai saat ini semua sah.

"Selain itu, yang terakhir kami bertanya OKP nya,  OKP  yang mana?. Masih berlaku tidak  SK nya?  tolong di cek ulang. Karena hasil audit kami hampir 50 persen masa kepengurusan OKP juga sudah habis."Tandasnya Rubi

Sementara itu, secara terpisah saat Sriwijaya Aktual konfirmasi kepada Wakil Ketua KNPI Prov.Sumsel  apa  tanggapan anda terkait rencana Muskab KNPI Kab.Banyuasin?, Umar Yuli Abbas mengatakan bahwa kalaupun ada, ada isu diluar bahwa KNPI khususnya Prov.Sumsel terpecah, pemuda sumsel tidak terpecah. Tapi tidak menampik adanya dualisme KNPI saat ini, namun itu hanya di KNPI Pusat didaerah tidak terpecah.

"Karena memang sebelumnya ada KNPI yang dikomandoi M.F Ridho, kemudian ada KNPI yang yang di ketua oleh M.Hidayat SE MSI."Katanya

Saya adalah salah satu wakil ketua KNPI Sumsel yang diketuai  M.Hidayat periode 2017-2020. Sementara KNPI yang diketua M.F Ridho itu telah habis periodesasinya tahun 2017. 

Menyikapi akan adanya rencana Muskab DPD KNPI Banyuasin pada 11 Desember 2019. Berdasarkan AD/ART KNPI bahwa syarat melaksanakan musyawarah KNPI Kota/Kab harus ada unsur peserta dan peninjau. Pesertanya adalah utusan DPD satu tingkat diatasnya (DPD KNPI Provinsi) yang defenitif. Kedua, pengurus DPD KNPI Kab/Kota.  Ketiga, unsur OKP yang ada di Kab/Kota tersebut. Ke empat, Pengurus KNPI Kecamatan, dan yang kelima Majelis Pemuda Indonesia (MPI) KNPI Kab/Kota.

"Jika unsur syarat kelima tersebut tidak dipenuhi, maka musda KNPI tersebut tidak syah."Tegasnya

Sekarang timbul pertanyaanya? Muskab KNPI Banyuasin yang akan dilaksanakan pada 11 Desember 2019  tersebut, pesertanya KNPI Prov.Sumsel yang mana??

"Jadi terdengar isu ada peserta KNPI Sumsel karateker dari DPP KNPI. Perlu dijelaskan bahwa karateker itu bertugas melaksanakan Musyawarah KNPI tingkat Provinsi. Jika memang sudah ada KNPI Sumsel yang defenitif, baru boleh menjadi peserta Musyawarah KNPI di Kab/Kota."Tuturnya

Lanjutnya Umar, Jika memang Musda DPD KNPI Banyuasin tetap dipaksakan dilaksanakan, maka hasil Muskab tersebut siapa yang akan meng-SK kan secara legal. Karena kepengurusan KNPI Sumsel yang isunya akan menghadiri Muskab KNPI Banyuasin tersebut  masih statusnya di Karateker. 

"Saran, sebaiknya agar tidak ikut terjadinya perpecahan KNPI di Daerah di Kab/Kota se Sumsel harus menyatu dulu DPP KNPI pusat. Setelah DPP KNPI pusat menyantu, baru satukan KNPI yang Provinsi Sumsel, setelah itu baru KNPI Sumsel konsolidasi KNPI hingga tingkat paling bawah (KNPI Tingkat Kecamatan).

Berharap, Pemuda di Sumsel untuk bersabar dulu melaksanakan Muskab/Muskot di daerah menyatunya DPP KNPI Pusat."Tandasnya Umar. (Jired). 


Loading...

TerPopuler

http://anti-adblock.adnow.com/aadbAdnow.php?ids=416798,417241,466794