Bencana Ekologis Dan Ketidakberdayaan Proteksi Hutan & Lahan di Sumsel
Loading...
loading...

Bencana Ekologis Dan Ketidakberdayaan Proteksi Hutan & Lahan di Sumsel

14 January 2020,


PALEMBANG-SUMSEL, SriwijayaAktual.com - Sepanjang tahun 2019 Sumatera Selatan (Sumsel) terus dilanda bencana ekologis. Walhi Sumsel mencatat, awal 2019 dari Januari sampai Juni Sumsel dilanda banjir,kemudian pertengahan tahun Juli sampai Oktober terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan gambutserta krisis air, dan akhir tahun November hingga Desember ditutup dengan kembali banjir dan longsor.Bencana ekologis yang terjadi ini berbanding lurus dengan masifnya investasi dan eksploitasi sumberdaya alam di Sumsel.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumsel Hairul Sobri, mengatakan bahwa tidak ada jeda waktu istirahat untuk penanganan bencana.Penanda krisis ekologis terlihat jelas dari angka suhu tertinggi di Sumsel yang mencapai 37 derajat, meningkat 0,39 derajat dalam dua tahun terakhir. Naiknya permukaan air laut dan penurunan permukaan tanah menyebabkan terjadinya peningkatan suhu. “Tragedi kebakaran hutan dan lahan gambut, alih fungsi lahan, pengeringan gambut, juga penggunaanenergifosil menjadi faktor yang mempercepat penurunan permukaan tanah”, ungkap Hairul dalam Tinjauan Lingkungan Hidup Sumsel Tahun 2019, Selasa (14/1/2020) di Kota Palembang.

Lanjutnya Hairul, bahwa ada seluas 1,2 juta hektare atau 15 persen dari daratan Sumatera Selatan berupa lahan gambut. Temuan Walhi Sumsel 2019, terdapat 764 ribu hektare atau 62 persen dari total lahan gambut telah dibebani izin kehutanan dan perkebunan sawit. Izin–izin tersebut terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan gambut yang terus berulang.

"Sejak terjadi kebakaran hutan dan lahan gambut 2015 hingga 2019, belum ada satupun perusahaan yang diberi sanksi pencabutan izin oleh Pemerintah. Padahal putusan pengadilan yang menyatakan perusahaan bersalah telah inkracht. Seperti perusahaan HTI PT Bumi Mekar Hijau, PT Waringin Agro Jaya, PT Rambang Agro Jaya, dan PT Waimusi Agroindah, juga dua perusahaan baru untuk perkebunan sawit seperti PT Hutan Bumi Lestari dan PT Bintang Harapan Palma (BHP). Seluruh areal PT BHP yang mendapatkan izin lokasi 2018 ini merupakan wilayah gambut yang berfungsi baik, bahkan sebagian besar wilayahnya berupa gambut dalam. Ironinya, pasca kebakaran di akhir 2019 perusahaan ini malah membuat kanal-kanal baru yang membuat fungsi gambut rusak. “Ini menunjukkan bahwa Nazir Foeadsebagai nahkoda program restorasi gambut tidak kuasa di Sumatera Selatan”, Jelasnyas Hairul.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia, Edi Sutrisno, menambahkan bahwa perlunya keterlibatan lembaga keuangan didalam penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut. 

“Selama bensin (modal) tersedia, perusahaan–perusahaan akan tetap beroperasi sekalipun sudah dilakukan penegakan hukum. Implementasi regulasi keuangan berkelanjutan dapat memperkuat upaya Kementerian/Lembaga lain dalam mereformasi industri kehutanan dan perkebunan”, ungkap Edi.

Sementara itu, menanggapi permasalahan lingkungan hidup 2019, aktivis lingkungan Sumsel sekaligus akademisi  Yulian Junaidi  yang akrab disapa dengan  panggilan JJ Polong  ini mengatakan konteks secara ekologis, sepertinya paradigma pembangunan oleh  pemerintahan  saat ini  pembangunan  yang berpusat pada pertumbuhan, sehingga konsekuensi pemilik lahan atau tanah yang kecil atau terjepit tergeser atau dibeli korporasi.

"Sumsel mempunyai kearifan lokal dalam mengelola lahan atau hutan. Namun hal ini dianggap tidak menguntungkan atau menghambat pertumbuhan yang tinggi."Katanya

Menurutnya JJ Polong,  Pemerintah seharusnya  menggesar paradigma pertumbuhan tinggi, asal dapat keuntungan. Namun haruslah bagaimana mengejar pembangunan untuk pertumbuhan rakyat.

Selain itu, Masalah perhutanan atau perkebunan sosial juga tidak maksimal untuk dikelola rakyat. Yang katanya dijanjikan pembagian sertifikat tanahnya oleh pemerintah untuk rakyat.  Justru malah banyak kendala mekanismenya sehingga rakyat tidak memiliki hak untuk mengelolanya. Dari seluas  12,7 Juta Ha, saat ini masih baru sekitar  3 juta ha yang sudah dibagikan untuk dikelola rakyat,"Tandasnya JJ Polong. (ril/red)
Loading...

TerPopuler

http://anti-adblock.adnow.com/aadbAdnow.php?ids=416798,417241,466794